Jerit Ibu Tergadai Minyak Mahal

Oleh Amrih Rahayu 
IRT tinggal di Sukoharjo
Pengelola Rapalkata.blogspot.com

Kelangkaan minyak goreng saat ini sepertinya sudah di luar akal sehat. Kita sebagai manusia-manusia yang hidup di negeri penghasil minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO ) terbesar di dunia kebingungan mencari “emas cair” ini. Pemberitaan mengenai operasi pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah tampaknya tak berdampak di tataran masyarakat.

Sudah sebulan setelah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) per 1 Februari 2022, namun harga di tengah masyarakat masih tinggi. Seperti diketahui, HET minyak goreng curah Rp 11.500/liter. Kemudian minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 dan kemasan premium Rp 14.000.  Semakin hari, harga kian tidak terkendali.

Harga yang di luar nalar ini membuat masyarakat, utamanya para ibu sebagai end user di dapur rela berdesak-desakkan ataupun antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng dua liter.  Saya yang juga menjadi bagian barisan ibu-ibu rumah tangga tentu saja sedih melihat kondisi ini.

Pemberitaan mengenai antre minyak goreng di operasi pasar hampir setiap hari ada di media massa. Antre di supermarket menjadi hal yang wajar untuk mendapatkan minyak goreng seliter Rp 14.000. Harga di pasar tradisional ataupun toko-toko masih bertengger tinggi sampai Rp 20.000 per liter.

Saya sendiri cukup beruntung mendapatkan minyak goreng dengan mudah. Sedikit bercerita, pertengahan Februari mendapat info kalau sebuah minimarket di dekat tempat tinggal saya menjual minyak goreng sesuai HET. Hari berikutnya saya pun mendapatkannya dengan syarat pembelanjaan minimal Rp 25.000 baru bisa mendapatkan minyak dua liter. Meski merugikan pembeli, namun syarat tersebut tidak terlalu memberatkan. Saya  beruntung bisa membelinya. Hanya beda menit saja, banyak calon pembeli yang kecele.

Selang dua hari, ketika saya menemani teman yang sedang berbelanja bulanan di sebuah supermarket di tengah Kota Sukoharjo. Pagi-pagi baru buka, swalayan tersebut sudah ramai pembeli yang keluar masuk. Mereka keluar menenteng satu bungkus minyak goreng 2 literan.

Jiwa ibu di  dalam hati ini pun menggelegak. Saya turut mengambil satu kemasan minyak goreng. Tampak karyawan dengan tensi cukup tinggi karena kewalahan melayani pembeli. Baru buka dus minyak goreng, sudah diminta pembeli. Tanpa syarat tertentu, namun pembeli yang hanya membeli minyak goreng tak mendapatkan kantong kresek.

Makin ke sini, informasi antrean panjang pembelian minyak goreng sesuai HET di Sukoharjo selalu ada. Seorang teman membagikan foto antrean panjang pembeli minyak goreng hingga keluar gedung supermarket. Miris sekali.

Kalau tidak mau antre atau berdesak-desakkan membeli minyak goreng sesuai HET, para ibu harus rela merogoh kocek lebih dalam. Harga Rp 20.000 menjadi harga yang wajar di pasaran saat ini, di pasar ataupun di toko.

Photo by Amrih Rahayu

Sementara teman saya bercerita sedikit ironis tentang pengalamannya ketika mendapatkan minyak goreng. Dia bisa membeli dua liter sesuai HET di sebuah toko grosir tak jauh dari Kota Sukoharjo. Namun syaratnya, harus belanja dengan nominal tertentu. Nilainya semakin tidak wajar saja, untuk minyak goreng satu liter harus belanja minimal Rp 100.000. Sedangkan dua liter minyak goreng harus ditebus dengan minimal belanja Rp 200.000.

Sedangkan teman saya yang berjualan HIK, tiap hari hanya dijatah 1 liter setiap belanja di pasar. Tentu, dengan harga pasar. Meski berat, dia tetap berjualan aneka gorengan meski jumlahnya terbatas.

Panic buying ini terjadi karena tidak ada kepastian dari pemangku kebijakan. Meski pemerintah sudah menetapkan HET namun faktanya di lapangan tidak dapat dikendalikan. Kegiatan operasi pasar hanya berhenti di lokasi, belum sampai membuat pasar yang lebih luas terkontrol.

Kondisi panic buying ini juga dimanfaatkan para oknum untuk menjual minyak goreng jauh di atas HET. Dengan dalih sedang langka, penjual seenaknya saja menaikkan harga. Seperti biasanya di negeri ini, kalau ada barang kebutuhan sehari-hari yang langka,  maka akan bermunculan pedagang dadakan.

Beberapa teman saya juga membuka peruntungan menjadi reseller minyak goreng dadakan. Story Whatsapp biasanya sedikit “pamer” baru saja mendapatkan minyak goreng satu dus dari sebuah supermarket. Atau, dapat pasokan dari teman yang juragan minyak goreng dadakan pula. Namun, ketika ditanya siapa teman pemasok itu, dia tidak mau mengaku, rahasia penjual.

Harganya? Sudah tentu jauh lebih tinggi dari HET. Dalam hitungan jam saja, minyak goreng yang dia tawarkan langsung habis.

Sementara, Dinas Perdagangan Koperasi (Disdagkop) dan UKM Sukoharjo mendapatkan informasi jika stok minyak goreng sebenarnya ada. Namun, karena permintaan pasar sedang tinggi dan terjadi panic buying, pedagang pun memilih membanderol dengan harga tinggi. (Solopos, 25 Februarri 2022)

Disdag mengajukan permohonan suplai minyak goreng ke Dinas Perdagangan, Provinsi Jawa Tengah. Tim Disdag pun sudah melakukan sidak ke gudang minyak goreng di Sukoharjo.

 Kondisi panic buying ini tidak boleh terus terjadi. Meski pemerintah dan jajarannya sudah melakukan sidak ke sejumlah gudang minyak goreng, namun kondisi chaos masih terjadi. Polisi juga terus bergerak untuk menangkap para pelaku penimbun minyak goreng dan mencari distributor nakal.

 Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk mengembalikan minyak goreng ke masyarakat secara adil. Pertama, Mendag selayaknya mengevaluasi HET minyak goreng yang berlaku sekarang. Sebab, jika masih memaksakan HET yang sekarang, dan distributor merasa rugi maka yang terjadi adalah kebocoran distribusi. Rantai distribusi yang tidak sehat akan membuat pasar dalam ketidakpastian.

Rakyat  akan memaklumi, dengan menaikkan sedikit HET dan suplai pasar terkendali. Tentu, dengan harga yang masih wajar dan terjangkau. Pun, para oknum produsen, distributor maupun orang yang memainkan harga minyak goreng akan mundur sendiri.

Kedua, bagaimana pemerintah menyiapkan perangkat aturan minyak goreng kemasan subsidi dalam jangka panjang. Di mana, produsen minyak goreng diharuskan membuat kemasan minyak subsidi sekian persen dari produksi minyak premium yang dijual menyesuaikan harga minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) internasional.

Untuk masalah pendistribusiannya sudah jelas, minyak premium di supermarket dan minyak subsidi di pasar tradisional. Masyarakat bisa memilih sesuai dengan kantong. Tentu  dalam pelaksanaannya hal ini tidak mudah, peluang kebocoran masih memungkinkan terjadi.

Ketiga, sebagai end user,  kondisi sekarang ini bisa menjadi momentum bagi para ibu  untuk mengurangi konsumsi minyak goreng. Seperti, menggunakan wajan anti lengket teflon atau anti lengket keramik. Bisa juga memikirkan membeli air fryer, penggorengan tanpa minyak. Meski modal merogoh kocek cukup dalam.

Kalau tidak punya, cukup menggunakan wajan dalam ukuran yang lebih kecil sehingga lebih menghemat penggunaan minyak goreng. Semoga ikhtiar ini bisa menyajikan makanan yang lebih sehat.

Kalau masih tidak bisa, tinggal beli aneka gorengan yang sudah matang. Di Soloraya tercinta ini, masih banyak gorengan yang dijual Rp 2.000 dapat 3 pieces. Harga ayam krispi di pinggir masih ada yang dijual di bawah goceng.

Masih banyak juga yang jual paket nasi ayam goreng plus es teh cuma Rp 10.000, yang lebih parah ada juga teman saya jual paket ayam geprek plus nasi dan lalapan cuma Rp 5.000. Nyamleng tenan. Ndak usah mikir harga minyak. Apalagi capek antre minyak goreng murah. Tinggal lhep saja.#

 

 OPINI INI TELAH TERBIT DI HARIAN SOLOPOS, SENIN 7 MARET 2022